Dalam dunia jurnalisme, berita seharusnya disajikan berdasarkan fakta yang akurat, berimbang, dan objektif. Namun, tidak jarang ditemukan kasus di mana jurnalis memasukkan opini pribadi dalam pemberitaan mereka. Hal ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik secara etika jurnalistik maupun hukum.
Apa Itu Opini dalam Berita?
Opini dalam sebuah berita terjadi ketika seorang jurnalis tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menambahkan sudut pandangnya sendiri. Opini ini bisa berupa penilaian subjektif, kesimpulan pribadi, atau interpretasi yang tidak didukung oleh fakta yang kuat.
Dalam praktik jurnalistik yang profesional, opini biasanya disampaikan dalam bentuk editorial atau kolom opini, yang jelas dibedakan dari warta faktual. Namun, ketika opini dicampurkan dalam berita tanpa pemberitahuan yang jelas, hal ini dapat merugikan kepercayaan publik terhadap media. Jika publik mulai meragukan kredibilitas suatu media, maka dampaknya bisa sangat luas, termasuk hilangnya kepercayaan pembaca, penurunan jumlah pelanggan, hingga konsekuensi finansial bagi media tersebut.
Dampak dari Pencampuran Opini dalam Berita
Jurnalis yang mencampurkan opini atau pendapat pribadi dalam sebuah berita dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi kredibilitas media maupun konsekuensi hukum bagi individu jurnalis itu sendiri. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:
- Merusak Kredibilitas Media Media yang tidak mampu menjaga objektivitas dalam pemberitaan dapat kehilangan kredibilitasnya. Pembaca yang merasa tertipu oleh pemberitaan yang tidak berimbang bisa beralih ke sumber lain yang lebih terpercaya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada berkurangnya pemasukan dari iklan atau langganan.
- Menyebabkan Polarisasi Masyarakat Jika jurnalis menyisipkan opini dalam berita yang seharusnya objektif, ada kemungkinan warta tersebut akan digunakan sebagai alat propaganda atau memperkeruh perpecahan di masyarakat. Hal ini sangat berbahaya, terutama di era digital saat ini, di mana berita dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan mempengaruhi opini publik secara luas.
Konsekuensi Hukum bagi Jurnalis yang Memasukkan Opini Pribadi dalam Berita
Meskipun kebebasan pers dijamin oleh undang-undang di banyak negara, jurnalis tetap memiliki tanggung jawab hukum atas informasi yang mereka sampaikan. Beberapa dampak hukum yang mungkin terjadi akibat pemberitaan yang mengandung opini pribadi adalah:
- Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Di Indonesia, jurnalis terikat oleh Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Jika seorang jurnalis memasukkan opini atau pendapat pribadi dalam berita dengan cara yang menyesatkan atau tidak berimbang, ia bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Jika terbukti melanggar kode etik, jurnalis dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan kartu pers. Hal ini tentu berdampak pada karier jurnalis tersebut dan reputasi media tempatnya bekerja.
- Tuntutan Pencemaran Nama Baik Jika opini yang disisipkan dalam warta mengandung tuduhan atau pernyataan yang merugikan pihak tertentu, jurnalis atau media bisa dituntut atas pencemaran nama baik. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP Pasal 310 dan 311. Hukuman yang dapat diberikan termasuk denda hingga pidana penjara. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban juga bisa mengajukan gugatan ganti rugi terhadap jurnalis atau media yang bersangkutan.
- Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Jika opini yang disampaikan dalam berita mengarah pada penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan, jurnalis bisa dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat. Sanksinya bisa berupa denda besar hingga hukuman penjara. Kasus semacam ini sering terjadi dalam konteks politik atau isu-isu sensitif lainnya, di mana warta yang tidak berdasarkan fakta dapat memperburuk situasi sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Tuntutan Perdata Selain pidana, jurnalis atau media yang menyebarkan opini yang merugikan seseorang atau institusi juga bisa digugat secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan. Korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap media atau jurnalis yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus, media bisa diminta untuk menerbitkan permintaan maaf atau mencabut berita yang telah dipublikasikan.
Bagaimana Jurnalis Seharusnya Bertindak?
Untuk menghindari dampak hukum akibat opini dalam berita, jurnalis harus:
- Memastikan Warta yang disajikan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Fakta harus berasal dari sumber yang kredibel dan dapat diuji kebenarannya.
- Memisahkan berita faktual dari opini dengan jelas. Jika jurnalis ingin menyampaikan opini, sebaiknya menggunakan rubrik opini atau editorial agar pembaca memahami bahwa yang disajikan bukan berita faktual.
- Mengikuti standar jurnalistik dan kode etik yang berlaku. Hal ini termasuk melakukan verifikasi data sebelum dipublikasikan dan menghindari bias dalam peliputan berita.
- Menghindari interpretasi atau kesimpulan subjektif yang dapat memicu permasalahan hukum. Sebuah berita harus melaporkan fakta, bukan menyimpulkan sesuatu yang dapat menyesatkan pembaca.
Kesimpulan
Menambahkan opini pribadi dalam berita dapat membawa dampak hukum yang serius bagi jurnalis maupun media. Opini yang tidak didukung oleh fakta dapat merusak kredibilitas media, menyebabkan polarisasi masyarakat, dan berujung pada tuntutan hukum seperti pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong. Oleh karena itu, sangat penting bagi jurnalis untuk tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan fakta dalam pemberitaan. Dengan demikian, pers tetap dapat menjalankan peranannya sebagai sumber informasi yang kredibel dan bertanggung jawab di masyarakat.
